*Anderian Kamo, Ketua Umum Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatera (KOMPASS)
SEBAGAI mahasiswa Papua, kami tidak ingin Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya diperlakukan sebagai program unggulan pemerintah yang harus diterima tanpa pertanyaan. Kami justru ingin mengajukan pertanyaan paling mendasar dalam negara demokrasi, Yaitu; apakah program yang dirancang dari pusat benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat Papua?
Sebab kebijakan publik tidak cukup hanya memiliki anggaran, slogan, dan target nasional. Kebijakan baru memiliki makna ketika hadir secara aman, tepat sasaran, sesuai kondisi geografis, menghormati budaya pangan lokal, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pemerintah sendiri menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian penting dalam tata kelola MBG, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Kami tidak mengatakan anak-anak Papua tidak membutuhkan makanan bergizi. Justru karena mereka membutuhkannya, kami harus kritik terhadap bagaimana program itu dijalankan.
Papua memiliki bentang geografis yang tidak sederhana: pegunungan, pesisir, kepulauan, kampung-kampung terpencil, keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, serta kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Karena itu, satu model kebijakan tidak boleh dipaksakan seolah-olah seluruh Papua memiliki kebutuhan yang sama.
Pemda tidak boleh hanya menjadi tangan pemerintah pusat. Pemda harus menjadi mata dan telinga rakyatnya sendiri. Perencanaan MBG di Papua harus dimulai dari data, kondisi sekolah, kemampuan distribusi, ketersediaan pangan lokal, dan kebutuhan masyarakat.
