Jangan Bangun Program untuk Rakyat Tanpa Mendengar Rakyat
Di sinilah persoalan demokrasi muncul.
Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk membangun program untuk masyarakat, tetapi lupa bertanya kepada masyarakat.
Demokrasi sering disebut dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun dalam praktik kebijakan, rakyat sering hanya ditempatkan sebagai penerima keputusan.
Kami ingin demokrasi yang lebih nyata: Dari kebutuhan rakyat. Dirancang bersama rakyat.
Dilaksanakan bersama rakyat.
Diawasi oleh rakyat.
Jika Papua memiliki pangan lokal, mengapa petani Papua tidak ditempatkan sebagai bagian penting dalam rantai pasok? Jika setiap wilayah memiliki kondisi berbeda, mengapa pelaksanaan harus selalu seragam? Jika sekolah berada di pegunungan, pesisir, kepulauan, atau wilayah yang sulit dijangkau, mengapa persoalan geografis tidak menjadi pusat perencanaan?
Papua bukan sekadar titik di peta kebijakan nasional. Papua adalah ruang hidup manusia.
Pemda Harus Membela Kebutuhan Daerah
Kritik kami terutama diarahkan kepada pemerintah daerah.
Kami tidak ingin Pemda hanya hadir ketika program telah turun dari pusat. Kami ingin Pemda hadir sejak program itu dirancang. Datang ke sekolah. Datang ke kampung. Dengarkan guru. Dengarkan orang tua. Dengarkan siswa. Dengarkan petani. Dengarkan tenaga kesehatan.
Sebab masyarakat daerah bukan sekadar objek pembangunan. Mereka adalah pemilik pengetahuan tentang daerahnya sendiri.
Pemerintah daerah yang hanya menjalankan instruksi tanpa membaca realitas lokal akan mudah terjebak pada keberhasilan administratif: angka penerima bertambah, paket tersalurkan, laporan selesai—tetapi pertanyaan paling penting justru tidak terjawab:
Apakah rakyat benar-benar terbantu?
