Jangan sampai kebijakan yang disebut bergizi justru kehilangan gizi demokratisnya: tidak mendengar suara Masyarakat papua yang menjadi penerima.
Ketika Makanan yang Seharusnya Menyehatkan Justru Menjadi Kekhawatiran
Kami juga mempertanyakan hal yang paling penting: siapa yang bertanggung jawab ketika makanan yang seharusnya menyehatkan justru membuat anak-anak papua sakit?
Berbagai insiden dugaan keracunan MBG telah menjadi pengingat bahwa program ini bukan sekadar persoalan berapa banyak paket yang dibagikan tetapi Ia adalah persoalan keselamatan manusia.
Satu anak yang sakit bukan sekadar angka dalam laporan evaluasi pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Di balik satu anak terdapat seorang ibu yang cemas, seorang ayah yang khawatir, seorang guru yang bertanggung jawab, dan sebuah keluarga yang berharap anaknya pulang dari sekolah dalam keadaan sehat.
Karena itu, pemerintah daerah jangan hanya bertanya:
“Berapa paket yang sudah disalurkan?”
Tetapi harus bertanya:
“Apakah makanan itu aman?”
“Apakah gizinya sesuai?”
“Apakah anak-anak dapat menerimanya?”
“Apakah bahan pangannya tersedia di daerah?”
“Apakah petani lokal dilibatkan?”
“Apakah masyarakat dapat mengawasi?”
“Dan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan?”
Pemerintah telah mengembangkan mekanisme pengawasan kualitas MBG, termasuk koordinasi dengan BPOM, evaluasi SPPG, dan sistem pemantauan melalui aplikasi Reviu MBG. Maka pertanyaan kami kepada pemerintah daerah Papua menjadi semakin penting: sejauh mana mekanisme tersebut benar-benar bekerja sampai ke sekolah dan kampung-kampung yang jauh dari pusat pemerintahan?
