JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya fokus membenahi tata kelola dan sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga segera menata rantai pasok bahan pangan agar manfaat ekonomi program tersebut dapat dirasakan masyarakat di daerah.
Menurut Edy, program MBG yang menghabiskan anggaran besar seharusnya mampu menggerakkan sektor ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan pelaku UMKM sebagai pemasok kebutuhan pangan.
“Data yang pernah disampaikan KPK menunjukkan hanya sekitar 5 persen dana MBG yang dinikmati masyarakat lokal. Ini harus menjadi perhatian serius. Program sebesar ini semestinya mampu menggerakkan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM di daerah,” kata Edy, Sabtu (6/6/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat maupun banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Ia menegaskan program tersebut harus mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah melalui keterlibatan produsen pangan lokal.
Karena itu, Edy mendorong kepemimpinan baru BGN menjadikan penataan rantai pasok sebagai agenda prioritas agar kebutuhan pangan SPPG dapat dipenuhi dari potensi daerah dan tidak terpusat pada sejumlah pemasok besar.
“Jangan sampai program yang sangat besar ini justru tidak memberi dampak signifikan bagi ekonomi masyarakat lokal. Rantai pasok harus ditata agar petani, nelayan, peternak, dan UMKM menjadi bagian dari ekosistem MBG,” ujarnya.
