JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Bidang Kehutanan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Jumat (23/10/2026).
Desakan itu disampaikan lewat “penghargaan” satire, sindiran atas penanganan karhutla yang dinilai lebih banyak berhenti di ruang rapat ketimbang di lapangan.
Ketua DPP GMNI Bidang Kehutanan, Arjun Munthe, menyebut penanganan karhutla belum sebanding dengan skala bencana yang berulang setiap musim kemarau.
“Musim karhutla selalu datang tepat waktu, tetapi kesiapan kita terlambat. Masyarakat membutuhkan udara bersih, bukan sekadar foto kunjungan kerja,” tegasnya.
Emisi Melampaui Brasil
Menurut Arjun, emisi karhutla Indonesia rata-rata mencapai 2,93 juta ton karbon per hari pada 1–14 Oktober 2026, jauh di atas Brasil yang mencatat 892 ribu ton per hari. Pada 12 Oktober, tercatat 5.938 titik panas di Kalimantan Tengah dari total 17.108 titik panas di seluruh Indonesia.
Ia menilai kondisi itu menuntut langkah pencegahan yang lebih serius karena asap mengancam kesehatan warga dan berdampak lintas wilayah.
Soal 99 Persen Akibat Manusia dan Anggaran
Arjun menyoroti pernyataan Menhut bahwa 99 persen karhutla disebabkan aktivitas manusia. Jika benar demikian, kata dia, pemerintah wajib menjelaskan efektivitas pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum untuk menekan kebakaran sejak dini.
Ia juga mempersoalkan pernyataan Raja Juli Antoni pada 19 Oktober bahwa tidak ada alokasi anggaran khusus karhutla. Penanganan, menurut Menhut, dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan sumber pendanaan lain yang sah.
“Karhutla berulang setiap tahun. Seharusnya sistem pendanaan dan pencegahannya disiapkan sejak awal, bukan mencari alternatif ketika api sudah berkobar,” ujar Arjun.
