Jambi – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Provinsi Jambi yakni Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) kembali berunjuk rasa di komplek Kantor Gubernur Jambi, Rabu 21 Oktober 2026.
Kali ini Aliansi Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Berkabung: Evaluasi Dua Tahun Kinerja Prabowo-Gibran” mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mulai dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pemerataan guru pendidikan agama di sekolah.
Ketua GMKI Cabang Jambi, Yoren Sianturi, menegaskan evaluasi terhadap pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi sosial kontrol dalam demokrasi.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, banyaknya program, maupun narasi pembangunan. Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Evaluasi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk mengawal jalannya pemerintahan. Kami ingin memastikan setiap kebijakan negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat, bukan sekadar terlihat berhasil dalam laporan dan pencapaian administratif,” kata Yoren.
Ia mengatakan, pemerintah harus hadir menjawab persoalan masyarakat, terutama menyangkut akses pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
Desak Evaluasi Pelaksanaan MBG dan KDMP
Dalam tuntutannya, Cipayung Plus Jambi menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa menilai pemenuhan gizi anak merupakan tujuan penting, tetapi pelaksanaannya harus disertai jaminan kualitas makanan, keamanan pangan, pengawasan ketat, serta tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.
Mereka mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari tingkat pusat hingga proses pendistribusian makanan kepada siswa penerima manfaat.
“Program MBG harus benar-benar tepat sasaran dan menjamin kualitas serta keamanan makanan yang diterima siswa. Evaluasi harus dilakukan dari pusat sampai ke pelaksanaan di lapangan agar anggaran yang digunakan sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujar Yoren.
Selain MBG, mahasiswa turut menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Program tersebut dinilai harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, bukan sekadar mengejar target pembangunan fisik maupun pencapaian administratif.
Menurut mereka, keberhasilan KDMP seharusnya diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat desa dan kelurahan, termasuk dalam memperluas akses usaha serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga.
“Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak bangunan yang berdiri, tetapi dari berapa banyak kehidupan masyarakat yang menjadi lebih baik,” demikian sikap mahasiswa dalam aksi tersebut.
Minta Karhutla Jadi Bencana Nasional
Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi menjadi salah satu isu utama yang disuarakan massa aksi. Mahasiswa menilai karhutla bukan semata-mata persoalan lingkungan, melainkan juga ancaman terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, perekonomian warga, dan keberlangsungan ekosistem.
GMKI Cabang Jambi mendesak penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya karhutla. Mereka meminta proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan setiap pihak yang terbukti melanggar hukum, termasuk korporasi pemegang konsesi, ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Mahasiswa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi, serta kerusakan kawasan hutan dan lahan.
“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah serius dan menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, perekonomian warga, dan kerusakan kawasan hutan,” ujar massa aksi.
Mereka menilai, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Pemerintah harus memperkuat upaya pencegahan, mengusut pihak yang bertanggung jawab, memulihkan kawasan yang rusak, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak.
Mahasiswa juga menuntut agar penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang konsesi dilakukan secara tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan atau berkaitan dengan karhutla.
Desak Pemerataan Guru Pendidikan Agama
Selain persoalan lingkungan, GMKI Cabang Jambi secara khusus menyoroti pemerataan tenaga pendidik agama di sekolah. Mereka menilai setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tanpa diskriminasi.
Mahasiswa menilai pemenuhan kebutuhan guru agama bagi peserta didik dari kelompok minoritas masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah.
Untuk itu, GMKI mendesak pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik keagamaan, mempercepat pemerataan guru agama, serta memastikan hak setiap peserta didik terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Yoren menegaskan pemenuhan hak pendidikan agama merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan mencegah praktik intoleransi di lingkungan pendidikan maupun masyarakat.
Menurutnya, negara harus menjamin perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara, tanpa membedakan agama atau keyakinan. Segala bentuk intoleransi, diskriminasi, intimidasi, dan kekerasan atas dasar agama harus ditindak sesuai ketentuan hukum.
Kecewa Ketua DPRD Jambi Tak Temui Massa
Di tengah penyampaian aspirasi, Cipayung Plus Provinsi Jambi juga menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran Ketua DPRD Provinsi Jambi untuk menemui massa aksi.
Mahasiswa menilai kehadiran pimpinan lembaga legislatif diperlukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat sekaligus wujud tanggung jawab wakil rakyat dalam menyerap aspirasi publik.
Mereka menegaskan aksi tersebut bukan sekadar penyampaian kritik di ruang publik, melainkan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan bangsa dan kepentingan masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Cipayung Plus Jambi berharap DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi secara terbuka, termasuk memastikan berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa mendapat tindak lanjut konkret.
Cipayung Plus Jambi Tegaskan Kawal Isu Publik
Cipayung Plus Provinsi Jambi yang terdiri dari GMKI, PMII, GMNI, PMKRI, dan KAMMI menegaskan aksi tersebut bukan akhir dari perjuangan mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Mereka berkomitmen terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan program pemerintah, penanganan karhutla, pemenuhan hak pendidikan agama, serta berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Mahasiswa juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan agar setiap kebijakan dapat dievaluasi berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kami datang bukan untuk mencari panggung, melainkan untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Ketika wakil rakyat tidak hadir untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, hal itu menjadi catatan serius bagi demokrasi kita,” ujarnya.
Aliansi Cipayung Plus Jambi menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu-isu yang telah disuarakan dan mendorong pemerintah mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Kami tidak akan berhenti menyampaikan kritik selama kepentingan rakyat belum menjadi prioritas utama. Bagi kami, kritik merupakan bagian dari demokrasi dan pengawasan terhadap pemerintah adalah tanggung jawab moral mahasiswa untuk memastikan kekuasaan dijalankan sesuai amanat konstitusi,” katanya. (*)
