Oleh: Warga Jambi
Pergantian Kapolda Jambi bukan sekadar rotasi jabatan. Bagi masyarakat, pergantian pimpinan baru hanya bermakna jika diikuti perubahan nyata dalam penegakan hukum.
Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat Kapolda Gorontalo, ditunjuk sebagai Kapolda Jambi menggantikan Irjen Pol. Krisno H. Siregar, S.I.K., M.H., yang dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri.
Kepemimpinan baru menghadapi sejumlah persoalan serius, mulai dari pertambangan emas tanpa izin (PETI), pertambangan batubara, illegal drilling, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), narkotika, penyalahgunaan BBM bersubsidi, peredaran rokok ilegal, hingga integritas internal kepolisian.
Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak operasi digelar, tersangka ditangkap, atau barang bukti disita.
Yang lebih penting, apakah penegakan hukum mampu menekan pelanggaran dan mencegahnya berulang?
Jambi tidak hanya membutuhkan Kapolda baru, tetapi juga hasil penegakan hukum yang dirasakan masyarakat.
PETI: Jangan Berhenti pada Pekerja Lapangan
Dalam konferensi pers capaian Semester I 2026, Polda Jambi mencatat 23 laporan polisi terkait PETI dengan 50 tersangka. Barang bukti meliputi 2,57 kilogram emas, 10 unit alat berat, mesin dompeng, kendaraan, dan barang lainnya.
Penindakan tersebut patut dicatat. Namun, keberhasilan pemberantasan PETI tidak cukup diukur dari jumlah tersangka dan barang bukti.
Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak yang mendanai, menyediakan peralatan, mengangkut, menampung, atau memperdagangkan hasil tambang ilegal, penyidikan perlu dikembangkan.

