Siapa yang membiayai operasional?
Ke mana hasil tambang dijual?
Apakah pihak lain yang terbukti terlibat sudah ditelusuri?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa semua aktivitas PETI dikendalikan jaringan terorganisasi. Namun, jika penindakan hanya menyasar pekerja lapangan sementara kegiatan ilegal kembali berlangsung, efektivitas pemberantasan patut dievaluasi.
Batubara dan Illegal Drilling: Tegas Berdasarkan Bukti
Persoalan batubara dan illegal drilling membutuhkan pengawasan konsisten terhadap perizinan, produksi, pengangkutan, dan distribusi.
Kepolisian perlu berkoordinasi dengan instansi teknis untuk menindak pelanggaran sesuai kewenangan masing-masing. Jika ditemukan unsur pidana, penyidikan harus menjangkau setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab berdasarkan peran dan alat bukti.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaksana lapangan, tetapi juga tidak boleh menjadikan dugaan sebagai dasar menuduh pihak tertentu.
Ukuran keberhasilannya ialah berkurangnya pelanggaran, membaiknya pengawasan, dan tidak berulangnya aktivitas ilegal yang sama.
Karhutla: Jangan Tunggu Asap Menjadi Bencana
Laporan situasi Polda Jambi per 29 September 2026 mencatat 10.742 hotspot sepanjang tahun berjalan. Luas lahan terbakar diperkirakan mencapai 4.123,84 hektare.
Dalam penanganan hukum, tercatat 86 perkara karhutla, terdiri atas 69 perkara dalam penyelidikan dan 17 perkara dalam penyidikan. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Laporan yang sama mencatat angka ISPU berbasis PM2,5 sebesar 229 di Kota Jambi dan 300 di Kabupaten Muaro Jambi pada 29 September 2026 pukul 08.00 WIB. Keduanya masuk kategori sangat tidak sehat. Laporan minggu ke-37 juga mencatat 7.236 kasus ISPA di sejumlah kabupaten/kota di Jambi.

