Kapolda baru harus memastikan aturan berlaku bagi seluruh anggota tanpa perlakuan istimewa berdasarkan pangkat, jabatan, atau kedekatan.
Kapolda Baru Harus Berani Mengevaluasi
Tantangan Kapolda Jambi memiliki dua sisi:
memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat dan memastikan anggota bekerja profesional, disiplin, serta tidak menyalahgunakan kewenangan.
Keduanya tidak dapat dipisahkan.
Kapolda baru tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan dalam waktu singkat. Sejumlah masalah berakar panjang dan melibatkan faktor ekonomi, tata kelola sumber daya alam, serta kewenangan berbagai instansi.
Namun, kompleksitas bukan alasan untuk menghindari evaluasi.
Kepemimpinan baru perlu menetapkan prioritas, memperkuat koordinasi, mengevaluasi penanganan perkara, dan menyampaikan perkembangan kinerja secara terbuka tanpa mengganggu proses hukum.
Ukuran keberhasilan harus melampaui jumlah operasi, tersangka, dan barang bukti. Konsistensi penindakan, efektivitas pencegahan, penyelesaian perkara, serta berkurangnya pelanggaran berulang jauh lebih bermakna bagi masyarakat.
Jangan Sampai Hanya Berganti Nama
Pergantian Kapolda Jambi seharusnya menjadi momentum memperbaiki penegakan hukum, memperkuat pengawasan internal, dan membangun kepercayaan masyarakat.
Publik berhak menilai apakah PETI dapat ditekan, penanganan karhutla semakin efektif, peredaran narkotika dan rokok ilegal terganggu secara nyata, penyalahgunaan BBM bersubsidi berkurang, serta praktik penyimpangan dalam penerimaan anggota ditangani secara konsisten.

