Pemecatan dua anggota merupakan perkembangan penting dalam penanganan etik. Namun, publik juga perlu mengetahui perkembangan perkara pidana, penanganan kerugian korban sesuai mekanisme hukum, dan hasil penelusuran apabila terdapat dugaan keterlibatan pihak lain.
Dugaan keterlibatan pihak lain tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta. Setiap orang harus diperiksa berdasarkan bukti dan memperoleh proses hukum yang adil.
Kapolda baru perlu memastikan pengusutan berjalan transparan dan tuntas, sekaligus mengevaluasi pengawasan internal serta mekanisme penerimaan anggota.
Prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) tidak cukup menjadi slogan. Kelulusan harus ditentukan melalui seleksi resmi, bukan janji, uang, atau klaim kedekatan dengan pejabat.
Kasus ini memperlihatkan bahwa integritas rekrutmen bukan hanya urusan peserta seleksi, melainkan tanggung jawab institusi. Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa praktik serupa tidak dibiarkan berulang.
Integritas Internal: Ketegasan Dimulai dari Tubuh Polri
Kepercayaan publik juga bergantung pada kemampuan kepolisian mengawasi anggotanya sendiri.
Selain kasus dugaan percaloan rekrutmen, Polda Jambi dilaporkan menggelar upacara PTDH terhadap empat personel pada 24 April 2026.
Artinya, penegakan disiplin tidak boleh berhenti pada sanksi setelah pelanggaran terjadi. Pengawasan harus mampu mendeteksi penyimpangan, menindaklanjuti pengaduan, dan memeriksa dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Anggota yang terbukti melanggar harus diproses secara objektif. Sebaliknya, personel yang profesional dan berintegritas perlu mendapat perlindungan serta penghargaan yang layak.

