Dari mana barang berasal?

Bagaimana rokok ilegal masuk, disimpan, diangkut, dan dipasarkan?

Apakah ada pihak lain yang terlibat?

Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan dan penyidikan berdasarkan bukti, bukan dugaan.

Bea Cukai memiliki kewenangan di bidang kepabeanan dan cukai, sementara Polri bertindak sesuai kewenangannya dalam penegakan hukum. Koordinasi keduanya penting untuk memperkuat pertukaran informasi, pengawasan jalur distribusi, dan pengembangan perkara jika ditemukan indikasi tindak pidana.

Kapolda Jambi perlu memastikan koordinasi lintas instansi berjalan efektif tanpa mengambil alih kewenangan Bea Cukai.

Keberhasilan pemberantasan rokok ilegal bukan sekadar jumlah batang yang disita, tetapi juga efektivitas pengawasan dan kemampuan mencegah peredaran berulang.

Percaloan Rekrutmen Polri: Dua Anggota Dipecat, Pengusutan Harus Tuntas

Kasus dugaan percaloan penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di Jambi menjadi ujian serius bagi komitmen rekrutmen bersih.

Bidpropam Polda Jambi menerima pengaduan pada 3 Agustus 2026. Dalam laporan awal yang diberitakan ANTARA pada 6 Agustus 2026, dua personel Biro SDM Polda Jambi berinisial Briptu MD dan Bripda Y diamankan karena diduga menjanjikan kelulusan seleksi dengan imbalan uang.

Sedikitnya 12 orang tercatat sebagai korban, dengan kerugian sementara sekitar Rp7,81 miliar. Angka tersebut merupakan pendataan awal dan bukan nilai kerugian final.

Pada September 2026, sejumlah media melaporkan kedua anggota tersebut dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah menjalani sidang kode etik. Proses pidananya dilaporkan tetap berlanjut.