JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak Presiden Prabowo Subianto membuka data perusahaan yang teridentifikasi terkait konsesi lahan dan titik panas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Sumatra dan Kalimantan.
Alex meminta pemerintah mengungkapkan hasil pendataan yang dimiliki pemerintah dan aparat penegak hukum. Menurutnya, keterbukaan diperlukan untuk memberikan kejelasan atas informasi yang sebelumnya disampaikan sejumlah organisasi lingkungan.
“Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait Karhutla di Indonesia. Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,” kata Alex melalui keterangan resmi, Jumat (16/10).
DPR Minta Pemerintah Klarifikasi Data Perusahaan
Alex menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan agar informasi mengenai keterlibatan perusahaan dalam karhutla tidak menimbulkan spekulasi dan ketegangan dengan negara tetangga.
Ia juga menyoroti beredarnya meme mengenai kabut asap atau jerebu di negara tetangga yang turut terdampak asap dari kebakaran di Indonesia.
“Terlebih, jiran kita sudah mengolok-olok dengan ‘meme jerebu’ terkait kasus Karhutla kita ini. Mungkin, karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan imbasnya,” ujar anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Sebelumnya, laporan investigasi yang dirilis Greenpeace Indonesia, Greenpeace Malaysia, dan Pantau Gambut pada Senin (5/10) mengidentifikasi setidaknya satu perusahaan Malaysia dan empat konsesi yang terkait dengan perusahaan berbasis di Singapura.
