Bhavana memang beberapa kali tampil dalam agenda pemerintah, seperti Bungo Expo, peringatan hari jadi daerah, dan festival yang membawa nama Bungo.

Namun, menurut Ikhwan, tampil dalam agenda pemerintah berbeda dengan memproduksi karya secara mandiri.

Kegiatan pemerintah, kata dia, dapat menjadi ruang bagi seniman untuk tampil. Namun, pemajuan kebudayaan seharusnya juga membuat komunitas memiliki kemampuan untuk bergerak tanpa selalu menunggu anggaran pemerintah.

“Bagaimana komunitas itu punya arah financial freedom yang bisa mereka olah sendiri, bukan hanya menunggu anggaran dari pemerintah baru jalan,” katanya.

Upaya tersebut dijalankan Bhavana dengan berbagai keterbatasan. Salah satunya adalah persoalan ruang pertunjukan. Domba-Domba Revolusi dipentaskan di aula MAN 1 Bungo karena kelompok tersebut belum memiliki gedung pertunjukan sendiri.

Aula yang berada di bawah Kementerian Agama itu setidaknya memiliki panggung yang dinilai cukup representatif untuk pertunjukan drama. Bagi Bhavana, keterbatasan fasilitas bukan alasan untuk menghentikan produksi.

Meski demikian, keberadaan ruang pertunjukan tetap dianggap penting untuk membangun ekosistem kesenian di Bungo. Ikhwan mengatakan pihaknya pernah mendapat informasi bahwa Dinas Kebudayaan telah mengajukan proposal pembangunan gedung pertunjukan kepada Bupati Bungo.

Namun, hingga kini, ia belum mengetahui kelanjutan proposal tersebut.

“Kami sih dapat kabar proposal dari Dinas udah naik ke Bupati, belum tahu mau dibawa ke mana. Ya kami juga tidak memikirkannya sih, itu bukan urusan kami,” jawabnya.