“Dan telah menemukan formula terkait dengan relaksasi kebijakan 30% maksimal anggaran APBD untuk belanja pegawai kita. Nah karena itu acara hari ini, saya kira ingin kemudian menyampaikan berita baik dari pemerintah terkait dengan relaksasi ini,” katanya.
Bahas Pembinaan ASN dan Kesiapan APBD 2027
Selain relaksasi belanja pegawai, rapat juga membahas pola pembinaan dan pengawasan terhadap ASN PPPK serta penyesuaian proporsi APBD daerah menjelang penyusunan anggaran tahun 2027.
“Dalam hal ini adalah Kemendagri dan Kemenpan RB terkait dengan ASN P3K dan masih maraknya dalam tanda kutip honorer yang ada di daerah-daerah untuk kita bisa menyesuaikan proporsi APBD kita terutama tahun 2027 yang akan datang,” pungkas Rifqinizamy.
Selain Gubernur Jambi Al Haris, rapat juga dihadiri sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia, perwakilan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), serta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Sementara kepala daerah lainnya mengikuti rapat secara daring melalui Zoom Meeting.
