JAMBI — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, menegaskan pembahasan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi harus memastikan setiap tambahan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan sekolah, guru, peserta didik, serta peningkatan mutu pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ivan setelah paparan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi pada 8 September 2026.
Dalam paparan itu, pagu KUPA-PPAS APBD Perubahan 2026 Dinas Pendidikan tercatat sebesar Rp1,265 triliun, atau bertambah Rp20,374 miliar dibandingkan APBD Murni 2026.
Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk belanja pegawai sebesar Rp17,310 miliar, THR P3K paruh waktu sebesar Rp2,998 miliar, serta Silpa BLUD Tahun 2025 sebesar Rp65,360 juta.
Ivan mengatakan tambahan anggaran untuk memenuhi kewajiban belanja pegawai dapat dipahami, terutama terkait hak ASN dan P3K paruh waktu. Namun, DPRD tetap perlu memastikan penambahan tersebut memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan tidak mengurangi perhatian terhadap kebutuhan substansial pendidikan.
“Tambahan anggaran harus tepat sasaran. Kita memahami ada kewajiban belanja pegawai dan pembayaran hak tenaga pendidik, tetapi pendidikan tidak boleh berhenti pada belanja rutin. Anggaran harus tetap diarahkan untuk memperkuat kualitas sekolah, sarana belajar, digitalisasi, dan mutu peserta didik,” ujar Ivan.
Belanja Modal Pendidikan Jadi Sorotan
Dalam struktur perubahan anggaran, belanja operasi meningkat dari sekitar Rp1,150 triliun menjadi Rp1,171 triliun atau naik sekitar Rp20,825 miliar.
Sementara itu, belanja modal justru turun dari Rp94,779 miliar menjadi Rp94,327 miliar atau berkurang sekitar Rp451 juta.
Menurut Ivan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian Banggar karena kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Jambi masih besar.
Dinas Pendidikan juga memaparkan kebutuhan komputer, meubeler, utilitas sekolah, pagar, toilet, penerangan, serta fasilitas pendukung sekolah berasrama.
“Belanja operasi memang penting, tetapi belanja modal pendidikan juga tidak boleh melemah. Kebutuhan sekolah kita masih besar. Ada sekolah yang membutuhkan komputer, meja, kursi, laboratorium, toilet, pagar, penerangan, hingga sarana pendukung asrama. Ini harus menjadi prioritas bertahap dan berbasis data,” tegasnya.
