Realisasi Pendapatan BLUD SMK Perlu Dievaluasi
Dari sisi pendapatan, Dinas Pendidikan menargetkan penerimaan sebesar Rp2,530 miliar pada APBD 2026.
Namun, hingga Agustus 2026, realisasi penerimaan BLUD masih belum ada. Sementara realisasi dari retribusi kantin dan lapangan tenis baru mencapai Rp127 juta atau 33,87 persen.
Ivan menilai rendahnya realisasi pendapatan, khususnya BLUD SMK yang masih nol persen, perlu segera dievaluasi.
Menurutnya, BLUD SMK seharusnya dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian sekolah vokasi. Namun, hal itu perlu didukung regulasi, tata kelola, unit produksi, pembukuan, dan pengawasan yang kuat.
“BLUD SMK jangan hanya menjadi target pendapatan di atas kertas. Kalau regulasinya belum siap, tata kelolanya belum kuat, dan unit produksinya belum berjalan, maka target harus realistis. Tetapi ke depan, BLUD SMK harus dibenahi agar benar-benar mendukung kemandirian pendidikan vokasi,” kata Ivan.
Realisasi Belanja Baru 44,55 Persen
DPRD juga mencermati realisasi belanja Dinas Pendidikan. Sampai 30 Agustus 2026, dari total belanja APBD 2026 sebesar Rp1,245 triliun, realisasi keuangan baru mencapai Rp554,868 miliar atau 44,55 persen.
Sementara itu, realisasi fisik tercatat 51,08 persen.
Ivan mengingatkan agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun. Percepatan belanja, menurutnya, tetap harus menjaga kualitas output, terutama pekerjaan fisik, pengadaan sarana pendidikan, serta kegiatan yang berdampak langsung kepada sekolah.
“Kita tidak ingin realisasi dikejar di akhir tahun sehingga kualitas pekerjaan turun. Dinas harus memiliki jadwal percepatan yang jelas, mana kegiatan yang sudah kontrak, mana yang belum, mana yang berisiko terlambat, dan bagaimana penyelesaiannya,” ujarnya.
