DPRD Provinsi Jambi Minta 5 Pejabat Eselon II Baru Langsung Kerja, Tak Ada Waktu Adaptasi

JAMBI – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata (IW) memberikan respons tegas atas pelantikan lima pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada Kamis (16/7) malam. DPRD Provinsi Jambi mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar segera bekerja dan tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi.

Atas nama pimpinan DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata menyampaikan ucapan selamat kepada lima pejabat yang telah menerima amanah dari Gubernur Jambi Al Haris. Menurutnya, kepercayaan tersebut harus dibalas dengan integritas, loyalitas kepada kepentingan masyarakat, serta kinerja yang terukur.

“Tidak ada lagi waktu untuk beradaptasi terlalu lama. Mengingat tahun anggaran telah memasuki semester kedua, seluruh kepala OPD yang baru harus segera bekerja cepat, bekerja tepat, dan bekerja berdampak,” tegasnya dalam pernyataan resmi yang diterima, Sabtu (18/7/2026).

Ivan Wirata menjelaskan terdapat lima poin utama yang harus menjadi perhatian para pejabat Eselon II yang baru dilantik.

Poin pertama adalah segera menyusun dan menjalankan program quick wins melalui program 100 hari kerja. Program tersebut diharapkan mampu menyelesaikan berbagai hambatan birokrasi yang langsung dirasakan masyarakat.

Selanjutnya, para kepala OPD diminta fokus mengawal pelaksanaan APBD 2026 agar seluruh program strategis berjalan sesuai jadwal, meningkatkan serapan anggaran, serta mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam jumlah besar.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan seluruh program kerja mampu mendukung peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, investasi, serta kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Ivan Wirata meminta setiap OPD memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia juga mendorong terciptanya budaya kerja yang transparan, bebas dari penyimpangan, serta menjadikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan, bukan semata-mata tingginya serapan anggaran.

“Selain itu, perkuat sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta membangun budaya kerja yang transparan dan bebas penyimpangan dan menjadikan asas manfaat nyata bagi masyarakat sebagai ukuran keberhasilan, bukan sekadar mengejar tingginya penyerapan anggaran,” tegasnya.

Ivan Wirata menambahkan, DPRD Provinsi Jambi akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif, objektif, dan profesional. DPRD, kata dia, siap mendukung berbagai program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat sekaligus melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Mari kita buktikan bahwa jabatan adalah amanah untuk bekerja dan melayani, bukan sekadar kedudukan. Keberhasilan pemerintah pada akhirnya diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.