JAMBI – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Pantau Makan Bergizi Gratis (MBG) Jambi menggelar aksi damai saat pelaksanaan Car Free Day (CFD) di kawasan Kantor Gubernur Jambi, Minggu (2/8). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tata kelola pelaksanaannya.

Massa membentangkan poster, menyampaikan orasi secara bergantian, serta membagikan makanan tradisional kepada masyarakat. Aksi digelar bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anak Nasional.

Koalisi menilai pelaksanaan MBG telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari dugaan membebani anggaran pendidikan, berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat, hingga menimbulkan persoalan lingkungan akibat meningkatnya volume sampah.

Salah seorang mahasiswa Universitas Jambi berinisial NJ mengaku kebijakan efisiensi anggaran yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG berdampak pada berkurangnya dukungan pembiayaan kegiatan mahasiswa.

“Subsidi untuk kegiatan lapangan seperti MBKM yang sebelumnya bisa lebih dari 50 persen, kini maksimal hanya sekitar 20 persen. Hal ini cukup memberatkan mahasiswa,” ujarnya.

Koalisi juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan anggaran Program MBG harus dipisahkan dari alokasi wajib 20 persen anggaran pendidikan, dengan implementasi paling lambat pada APBN Tahun 2028.