Koalisi Pantau MBG Jambi Desak Pemerintah Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

Menurut koalisi, sebelum ketentuan tersebut berlaku masih terdapat potensi penggunaan anggaran pendidikan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

Selain itu, mereka mengklaim harga sejumlah bahan pangan, seperti telur dan ayam, mengalami kenaikan sejak program berjalan. Seorang ibu rumah tangga berinisial NZ menyebut harga komoditas tersebut sempat turun ketika program MBG dihentikan sementara saat libur sekolah.

Sementara itu, WALHI Jambi menyoroti aspek lingkungan dalam pelaksanaan program. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah, mengatakan MBG harus dijalankan secara transparan serta disertai pengelolaan limbah yang memadai agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru.

“WALHI mencatat Kota Jambi menghasilkan sekitar 420 ton sampah, dan dapur SPPG turut berkontribusi terhadap timbulan sampah tersebut. Program ini tidak boleh melahirkan krisis sampah maupun krisis akuntabilitas,” katanya.

Dalam aksinya, Koalisi Pantau MBG menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, yakni menghentikan sementara Program MBG untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan mulai APBN 2027, melakukan kajian ilmiah yang melibatkan publik secara bermakna, serta melaksanakan audit lingkungan secara berkala.

Koalisi menegaskan aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemenuhan hak gizi masyarakat, melainkan dorongan agar Program MBG dijalankan secara transparan, akuntabel, berbasis bukti ilmiah, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.