“Pemerintah harus hadir memberikan pendidikan dan penyuluhan HAM menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, serta dekat dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, informasi mengenai HAM diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan formal, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” lanjutnya.
Pigai turut menekankan pentingnya memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil, sekaligus berkewajiban menghormati hak asasi orang lain.
Perkuat Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pemajuan HAM. Koordinasi lintas pemerintahan dinilai penting agar program pendidikan dan penyuluhan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap informasi.
Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif memperluas jangkauan edukasi melalui koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah kelurahan, dan berbagai unsur masyarakat.
Melalui edukasi yang berkelanjutan dan mudah diakses, masyarakat diharapkan semakin memahami hak-hak dasarnya, menghormati hak sesama, serta mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh untuk memperoleh perlindungan dan memperjuangkan keadilan.
Jamuan makan malam di Aula Griya Mayang tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus penguatan komunikasi antarpemerintahan dalam mendorong pemahaman HAM yang lebih luas, inklusif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
