Selain persoalan tata kelola pemerintahan, GMNI Jambi menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan kabut asap dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. GMNI mendesak pemerintah daerah mengambil langkah serius dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla, membuka informasi mengenai kualitas udara, serta memastikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan.
“Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampak kabut asap sementara penanganannya tidak memberikan kepastian. Pemerintah harus hadir melalui tindakan nyata, bukan sekadar imbauan. Keselamatan dan kesehatan rakyat harus menjadi prioritas, dan setiap pejabat publik wajib menjalankan tanggung jawabnya sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Ludwig.
GMNI Jambi juga mengajak masyarakat menjadikan momentum ini sebagai pendidikan politik dalam menentukan pilihan pada pemilu mendatang. Masyarakat perlu menilai calon pemimpin dan wakil rakyat berdasarkan rekam jejak, integritas, kapasitas, serta keberpihakannya terhadap kepentingan publik, bukan semata-mata popularitas atau identitas partai. Evaluasi tersebut juga harus berlaku terhadap kader PAN yang menduduki jabatan publik di Jambi.
DPC GMNI Jambi menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari komitmen mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan. GMNI akan terus mengawal persoalan masyarakat dan mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, responsif, serta bertanggung jawab.
“Kepercayaan rakyat bukan cek kosong. Partai politik dan pejabat publik harus membuktikan keberpihakannya melalui kinerja nyata. Rakyat tidak membutuhkan sekadar janji politik, melainkan bukti, keberpihakan, dan pertanggungjawaban,” tutup Ludwig Syarif Sitohang. (*)
