Jambi — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jambi menggelar aksi unjuk rasa dan konferensi pers di Kantor DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi, Kamis (15/10/2026).
Aksi ini merupakan bentuk kritik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus desakan agar PAN bertanggung jawab atas kinerja kader-kadernya yang menduduki jabatan publik di Provinsi Jambi.
DPC GMNI Jambi mendesak Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kader PAN yang menduduki jabatan publik di Jambi. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa mandat rakyat dijalankan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi legitimasi politik tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig Syarif Sitohang, menegaskan bahwa partai politik tidak boleh hanya hadir ketika momentum pemilihan umum, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap kinerja kadernya setelah memperoleh kekuasaan.
“Kami mendesak Zulkifli Hasan untuk tidak menutup mata terhadap persoalan di Jambi. PAN harus berani mengevaluasi kader-kadernya yang menduduki jabatan publik. Mandat rakyat bukan hak istimewa untuk menjalankan kekuasaan tanpa evaluasi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegas Ludwig.
GMNI Jambi juga menuntut pertanggungjawaban politik Ketua DPW PAN Jambi, Al Haris, selaku Gubernur Jambi, dan Wakil Ketua DPW PAN Jambi, Muhammad Hafiz Fattah, selaku Ketua DPRD Provinsi Jambi. Keduanya didesak menunjukkan tanggung jawab atas berbagai persoalan daerah melalui kebijakan yang konkret, keterbukaan informasi, serta pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengawasan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Selain persoalan tata kelola pemerintahan, GMNI Jambi menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan kabut asap dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. GMNI mendesak pemerintah daerah mengambil langkah serius dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla, membuka informasi mengenai kualitas udara, serta memastikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan.
“Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampak kabut asap sementara penanganannya tidak memberikan kepastian. Pemerintah harus hadir melalui tindakan nyata, bukan sekadar imbauan. Keselamatan dan kesehatan rakyat harus menjadi prioritas, dan setiap pejabat publik wajib menjalankan tanggung jawabnya sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Ludwig.
GMNI Jambi juga mengajak masyarakat menjadikan momentum ini sebagai pendidikan politik dalam menentukan pilihan pada pemilu mendatang. Masyarakat perlu menilai calon pemimpin dan wakil rakyat berdasarkan rekam jejak, integritas, kapasitas, serta keberpihakannya terhadap kepentingan publik, bukan semata-mata popularitas atau identitas partai. Evaluasi tersebut juga harus berlaku terhadap kader PAN yang menduduki jabatan publik di Jambi.
DPC GMNI Jambi menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari komitmen mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan. GMNI akan terus mengawal persoalan masyarakat dan mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, responsif, serta bertanggung jawab.
“Kepercayaan rakyat bukan cek kosong. Partai politik dan pejabat publik harus membuktikan keberpihakannya melalui kinerja nyata. Rakyat tidak membutuhkan sekadar janji politik, melainkan bukti, keberpihakan, dan pertanggungjawaban,” tutup Ludwig Syarif Sitohang. (*)
