Bupati Muaro Jambi Ingatkan OPD soal Integritas, Setiap Rupiah Anggaran Harus Bermanfaat

Perencanaan dan Penganggaran Harus Terukur

Bupati juga menyoroti pentingnya memperkuat perencanaan dan penganggaran karena kedua tahapan tersebut menentukan arah pembangunan sekaligus penggunaan sumber daya daerah.

Setiap program, menurutnya, harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, indikator kinerja terukur, target realistis, serta keterkaitan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan.

Sebagai bagian dari pengendalian risiko belanja, Pemkab Muaro Jambi telah menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) yang digunakan sebagai tolok ukur kewajaran belanja. Pemerintah daerah juga menyusun daftar penerima hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan untuk mendukung transparansi, ketepatan sasaran, serta kemudahan pengawasan.

Pengendalian internal, kata Bambang, perlu diperkuat sejak penyusunan rencana kerja perangkat daerah, KUA-PPAS, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penetapan APBD, hingga pelaksanaan serta evaluasi anggaran.

Ia menegaskan bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Pengadaan Barang dan Jasa Diminta Bebas Intervensi

Sektor pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian karena membutuhkan proses yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bambang meminta seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, hingga kelompok kerja pemilihan, menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan tugas.