Ia menekankan, setiap OPD harus memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran dan tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target administratif.
Integritas Harus Diterapkan dalam Pelayanan Publik
BBS juga mengingatkan bahwa integritas tidak boleh hanya menjadi slogan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai tersebut harus tercermin dalam seluruh tahapan kerja, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengelolaan anggaran hingga pelayanan kepada masyarakat.
“Integritas harus diwujudkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah diminta menjadikan kepatuhan terhadap aturan, keterbukaan, dan tanggung jawab sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Rakor Bersama KPK Jadi Momentum Pembenahan
Bupati menyampaikan bahwa kehadiran tim KPK RI bukan sekadar agenda koordinasi formal. Pertemuan tersebut harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi berbagai aspek tata kelola pemerintahan sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang konkret dan berkelanjutan.
BBS turut menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan penguatan yang diberikan KPK RI kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya mencegah potensi tindak pidana korupsi.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, serta memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
