JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat. Menurutnya, desakan tersebut turut mendapat dorongan dari kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Hasto mengatakan PDIP terus menjalin komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI. Ia menilai, terungkapnya kasus dugaan penyadapan membuat tekanan publik semakin kuat sehingga suara yang berkembang di masyarakat berpotensi mendapat perhatian dari seluruh fraksi di parlemen.
“PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Tapi saat ini dengan kasus penyadapan, tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (7/11).
Ia juga menyebut komunikasi politik di antara delapan fraksi di DPR RI berlangsung secara intensif setelah kasus dugaan penyadapan tersebut terungkap. Menurut Hasto, dialog antarfraksi masih terus berjalan.
“Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir, ya,” ujarnya.
Selain menyoroti kasus penyadapan, Hasto menilai Gibran tidak lagi memiliki legitimasi sebagai Wakil Presiden. Ia menyampaikan tiga catatan yang menjadi dasar pandangan PDIP tersebut, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 dan persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan.
