Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Kamis (2/4/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta dan dihadiri oleh para gubernur serta ketua DPRD provinsi dari seluruh Indonesia.
Entry meeting ini menjadi tahap awal dalam rangkaian pemeriksaan LKPD oleh BPK RI. Tujuannya untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prioritas utama dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan keuangan.
“Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Kami siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK,” ujarnya.
Gubernur Al Haris juga menekankan pentingnya peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Ia meminta seluruh jajaran OPD untuk bersikap kooperatif dan responsif selama proses pemeriksaan berlangsung.
Lebih lanjut, Gubernur Al Haris berharap hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dapat kembali memberikan opini terbaik bagi Provinsi Jambi. Hal ini sekaligus diharapkan menjadi indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Kegiatan entry meeting ini turut dihadiri oleh pimpinan daerah lainnya dari seluruh Indonesia, yang menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta langkah strategis dalam menghadapi proses pemeriksaan keuangan oleh BPK RI.
Dengan keikutsertaannya, Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan kesiapan untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
