*Anderian Kamo, Ketua Umum Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatera (KOMPASS)
SEBAGAI mahasiswa Papua, kami tidak ingin Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya diperlakukan sebagai program unggulan pemerintah yang harus diterima tanpa pertanyaan. Kami justru ingin mengajukan pertanyaan paling mendasar dalam negara demokrasi, Yaitu; apakah program yang dirancang dari pusat benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat Papua?
Sebab kebijakan publik tidak cukup hanya memiliki anggaran, slogan, dan target nasional. Kebijakan baru memiliki makna ketika hadir secara aman, tepat sasaran, sesuai kondisi geografis, menghormati budaya pangan lokal, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pemerintah sendiri menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian penting dalam tata kelola MBG, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Kami tidak mengatakan anak-anak Papua tidak membutuhkan makanan bergizi. Justru karena mereka membutuhkannya, kami harus kritik terhadap bagaimana program itu dijalankan.
Papua memiliki bentang geografis yang tidak sederhana: pegunungan, pesisir, kepulauan, kampung-kampung terpencil, keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, serta kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Karena itu, satu model kebijakan tidak boleh dipaksakan seolah-olah seluruh Papua memiliki kebutuhan yang sama.
Pemda tidak boleh hanya menjadi tangan pemerintah pusat. Pemda harus menjadi mata dan telinga rakyatnya sendiri. Perencanaan MBG di Papua harus dimulai dari data, kondisi sekolah, kemampuan distribusi, ketersediaan pangan lokal, dan kebutuhan masyarakat.
Jangan sampai kebijakan yang disebut bergizi justru kehilangan gizi demokratisnya: tidak mendengar suara Masyarakat papua yang menjadi penerima.
Ketika Makanan yang Seharusnya Menyehatkan Justru Menjadi Kekhawatiran
Kami juga mempertanyakan hal yang paling penting: siapa yang bertanggung jawab ketika makanan yang seharusnya menyehatkan justru membuat anak-anak papua sakit?
Berbagai insiden dugaan keracunan MBG telah menjadi pengingat bahwa program ini bukan sekadar persoalan berapa banyak paket yang dibagikan tetapi Ia adalah persoalan keselamatan manusia.
Satu anak yang sakit bukan sekadar angka dalam laporan evaluasi pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Di balik satu anak terdapat seorang ibu yang cemas, seorang ayah yang khawatir, seorang guru yang bertanggung jawab, dan sebuah keluarga yang berharap anaknya pulang dari sekolah dalam keadaan sehat.
Karena itu, pemerintah daerah jangan hanya bertanya:
“Berapa paket yang sudah disalurkan?”
Tetapi harus bertanya:
“Apakah makanan itu aman?”
“Apakah gizinya sesuai?”
“Apakah anak-anak dapat menerimanya?”
“Apakah bahan pangannya tersedia di daerah?”
“Apakah petani lokal dilibatkan?”
“Apakah masyarakat dapat mengawasi?”
“Dan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan?”
Pemerintah telah mengembangkan mekanisme pengawasan kualitas MBG, termasuk koordinasi dengan BPOM, evaluasi SPPG, dan sistem pemantauan melalui aplikasi Reviu MBG. Maka pertanyaan kami kepada pemerintah daerah Papua menjadi semakin penting: sejauh mana mekanisme tersebut benar-benar bekerja sampai ke sekolah dan kampung-kampung yang jauh dari pusat pemerintahan?
Jangan Bangun Program untuk Rakyat Tanpa Mendengar Rakyat
Di sinilah persoalan demokrasi muncul.
Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk membangun program untuk masyarakat, tetapi lupa bertanya kepada masyarakat.
Demokrasi sering disebut dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun dalam praktik kebijakan, rakyat sering hanya ditempatkan sebagai penerima keputusan.
Kami ingin demokrasi yang lebih nyata: Dari kebutuhan rakyat. Dirancang bersama rakyat.
Dilaksanakan bersama rakyat.
Diawasi oleh rakyat.
Jika Papua memiliki pangan lokal, mengapa petani Papua tidak ditempatkan sebagai bagian penting dalam rantai pasok? Jika setiap wilayah memiliki kondisi berbeda, mengapa pelaksanaan harus selalu seragam? Jika sekolah berada di pegunungan, pesisir, kepulauan, atau wilayah yang sulit dijangkau, mengapa persoalan geografis tidak menjadi pusat perencanaan?
Papua bukan sekadar titik di peta kebijakan nasional. Papua adalah ruang hidup manusia.
Pemda Harus Membela Kebutuhan Daerah
Kritik kami terutama diarahkan kepada pemerintah daerah.
Kami tidak ingin Pemda hanya hadir ketika program telah turun dari pusat. Kami ingin Pemda hadir sejak program itu dirancang. Datang ke sekolah. Datang ke kampung. Dengarkan guru. Dengarkan orang tua. Dengarkan siswa. Dengarkan petani. Dengarkan tenaga kesehatan.
Sebab masyarakat daerah bukan sekadar objek pembangunan. Mereka adalah pemilik pengetahuan tentang daerahnya sendiri.
Pemerintah daerah yang hanya menjalankan instruksi tanpa membaca realitas lokal akan mudah terjebak pada keberhasilan administratif: angka penerima bertambah, paket tersalurkan, laporan selesai—tetapi pertanyaan paling penting justru tidak terjawab:
Apakah rakyat benar-benar terbantu?
Pembangunan Tidak Boleh Hanya Diukur dari Anggaran
Kami juga ingin mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh diukur hanya dari besarnya anggaran, banyaknya proyek, atau jumlah program yang diluncurkan.
Pembangunan harus diukur dari manusia.
Apakah anak menjadi lebih sehat?
Apakah sekolah menjadi lebih layak?
Apakah guru tersedia?
Apakah akses pendidikan semakin terbuka?
Apakah keluarga semakin aman?
Apakah masyarakat semakin bermartabat?
Jangan membangun narasi “generasi emas” di atas realitas anak-anak yang masih kesulitan memperoleh sekolah, guru, transportasi, fasilitas belajar, internet, beasiswa, asrama atau pemondokan, dan layanan kesehatan.
Anak tidak hanya membutuhkan makanan untuk tumbuh. Ia membutuhkan pendidikan untuk memahami dunia dan keadilan untuk menentukan masa depannya.
Kritik Bukan Ancaman bagi Negara
Kami tidak ingin kritik mahasiswa, guru, siswa, atau masyarakat terhadap kebijakan publik dianggap sebagai gangguan.
Kritik adalah alarm demokrasi.
Ketika rakyat bertanya, negara seharusnya tidak takut.
Ketika mahasiswa mengkritik, pemerintah seharusnya tidak defensif. Sebab kebijakan yang sehat bukan kebijakan yang tidak pernah dikritik, melainkan kebijakan yang mampu menerima kritik, memperbaiki kesalahan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya.
Kami tidak menolak pembangunan.
Kami menolak pembangunan yang tidak mendengarkan manusia yang hendak dibangun. Kami tidak menolak program pemerintah.
Kami menolak anggapan bahwa sebuah program pasti berhasil hanya karena berasal dari pemerintah.
Program yang baik harus berani diuji.
Harus berani dikritik.
Harus berani dievaluasi.
Dan harus berani diperbaiki.
Suara Mahasiswa Papua
Maka suara kami sederhana:
Jangan hanya beri kami program; dengarkan kebutuhan kami. Jangan hanya hitung jumlah penerima; ukur perubahan kehidupan mereka.
Jangan hanya kejar target penyaluran; pastikan keselamatan penerima.
Jangan hanya membangun dari pusat; bangun bersama daerah. Jangan hanya berbicara tentang Papua; dengarkan orang Papua.
Dan kepada pemerintah daerah Papua, kami menyampaikan: “Jangan menjadi sekadar perpanjangan tangan kebijakan pusat. Jadilah pembela kebutuhan rakyat di daerah.”
Sebab pemerintah daerah yang baik bukan pemerintah yang paling banyak meluncurkan program, melainkan pemerintah yang paling mampu membaca kebutuhan rakyatnya. Pada akhirnya, persoalan MBG membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar:
Untuk siapa pembangunan ini dibuat?
Siapa yang menentukan kebutuhannya?
Siapa yang mengawasinya?
Dan siapa yang bertanggung jawab ketika rakyat menjadi korban?
Bagi kami, mahasiswa Papua:
“Pembangunan tanpa partisipasi adalah keputusan yang berjalan tanpa telinga.
Kebijakan tanpa evaluasi adalah kekuasaan tanpa cermin. Dan pembangunan tanpa kemanusiaan adalah kemajuan yang kehilangan arah.”
Papua tidak membutuhkan pembangunan yang hanya terlihat dari jauh. Papua membutuhkan pembangunan yang dirasakan dari dekat.
Karena tugas pemerintah bukan sekadar membuat rakyat menerima program. Tugas pemerintah adalah memastikan rakyat benar-benar merasakan manfaatnya.
