“Yang megah candinya, proyeknya besar, tapi masyarakat sekitar masih banyak yang hidup biasa-biasa saja. Belum terasa dampak ekonominya,” ujar seorang warga kawasan Muaro Jambi yang meminta namanya tidak ditulis.
Kritik serupa juga datang dari Aris, pemerhati kebudayaan di Jambi yang menilai revitalisasi kawasan lebih menonjolkan pembangunan fisik ketimbang pemberdayaan masyarakat lokal.
Aris mempertanyakan sejauh mana proyek bernilai ratusan miliar tersebut mampu menciptakan lapangan kerja permanen, meningkatkan pendapatan warga, hingga membangun ekonomi berbasis budaya yang berkelanjutan.
Selain itu, isu transparansi penggunaan anggaran mulai menjadi sorotan publik. Pada masa kepemimpinan Agus Widiatmoko sebagai Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V, terdapat sejumlah temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menunjukkan masih lemahnya tata kelola keuangan di instansi tersebut, temuan-temuan tersebut memunculkan kekhawatiran publik terhadap pengawasan anggaran pemerintah.
Kondisi itu dinilai menjadi alarm penting agar pengelolaan anggaran besar di kawasan strategis seperti KCBN Muaro Jambi benar-benar diawasi secara ketat dan terbuka.
Di sisi lain, pemerintah pusat terus mendorong percepatan revitalisasi Muaro Jambi demi mengejar target pengakuan UNESCO sebagai World Heritage Site.
Namun bagi sebagian masyarakat sekitar, pengakuan dunia dianggap belum cukup jika kesejahteraan warga lokal masih tertinggal di tengah proyek bernilai jumbo yang terus berjalan.
“Jangan sampai masyarakat cuma jadi penonton di tanahnya sendiri,” kata Aris.
