Jambi – Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi terus dipoles pemerintah sebagai salah satu proyek strategis kebudayaan nasional. Ambisi menjadikan situs percandian terluas di Asia Tenggara itu sebagai warisan dunia UNESCO membuat negara menggelontorkan anggaran fantastis dalam beberapa tahun terakhir.
Namun di balik megahnya proyek revitalisasi dan derasnya aliran dana negara, muncul pertanyaan besar: apakah masyarakat di sekitar kawasan benar-benar ikut menikmati kesejahteraan?
Data dari berbagai sumber menunjukkan anggaran revitalisasi KCBN Muaro Jambi telah mencapai ratusan miliar rupiah. Pada 2024 saja, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengalokasikan sekitar Rp600 miliar untuk revitalisasi kawasan tersebut.
Dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur kawasan, pemugaran candi, pembebasan lahan, pembangunan pusat informasi budaya, normalisasi kanal kuno hingga penataan lanskap wisata budaya.
Sebelumnya, pemerintah juga menyebut revitalisasi tahap awal telah menyerap sekitar Rp442 miliar. Jika ditotal dengan program konservasi yang berjalan sejak era 1990-an, nilai anggaran yang masuk ke kawasan Muaro Jambi diperkirakan telah menembus lebih dari Rp1 triliun secara akumulatif.
Ironisnya, besarnya anggaran tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan kondisi ekonomi masyarakat sekitar kawasan.
Di sejumlah desa penyangga kawasan cagar budaya, masih banyak warga yang menggantungkan hidup dari pekerjaan serabutan, berkebun tradisional, hingga menjadi buruh harian. Infrastruktur dasar di beberapa titik juga masih dikeluhkan masyarakat, mulai dari akses jalan lingkungan, sanitasi hingga peluang ekonomi yang dinilai belum tumbuh signifikan dari proyek revitalisasi.
