DPRD Desak Pemprov Jambi Perkuat Mitigasi Penyusutan Debit Sungai Batanghari

DPRD Dorong Langkah Mitigasi Terintegrasi

Ivan Wirata meminta Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten dan kota segera memperkuat berbagai langkah mitigasi agar dampak penyusutan Sungai Batanghari tidak semakin meluas.

Menurutnya, pemerintah perlu menjamin distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak, memperkuat patroli dan pengendalian karhutla, memberikan bantuan kepada pembudidaya ikan keramba, melakukan pemantauan debit sungai secara real time, serta mempercepat rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari.

“Pemprov Jambi harus menjamin distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak, memperkuat patroli dan pengendalian karhutla, memberikan bantuan kepada pembudidaya ikan keramba, melakukan pemantauan debit sungai secara real time serta mempercepat rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) Batanghari,” imbuhnya.

Perlu Kebijakan Jangka Panjang

Berdasarkan data historis, pada musim kemarau 2025 hamparan pasir di Sungai Batanghari sempat mencapai sekitar 10 hektare. Sementara pada 2026 luasnya diperkirakan sekitar lima hektare, namun musim kemarau diprediksi masih berlangsung hingga Oktober sehingga potensi penyusutan debit masih terbuka.

Karena itu, DPRD Provinsi Jambi juga mendorong pembangunan sistem pengelolaan Sungai Batanghari yang lebih terintegrasi untuk memperkuat ketahanan air, menjaga ekosistem, dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Ivan menegaskan penanganan Sungai Batanghari membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Kita tidak cukup hanya merespons ketika sungai sudah surut. Yang dibutuhkan adalah kebijakan jangka panjang melalui rehabilitasi DAS, konservasi kawasan hulu, pembangunan embung, penguatan sistem peringatan dini, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap langkah antisipatif tersebut mampu menjaga keberlanjutan Sungai Batanghari sebagai sumber kehidupan masyarakat Jambi sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim.