MUARO JAMBI — Wali Kota Jambi Maulana menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang program bidang hak asasi manusia (HAM) di Auditorium Chatib Quzwain, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Rabu (14/10/2026).
Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Jambi Al Haris serta jajaran kepala daerah dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Jambi dalam kesepakatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan program HAM nasional di tingkat daerah. Kerja sama ini juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang menghormati hak dan kepentingan masyarakat.
Pemkot Jambi Perkuat Komitmen terhadap HAM
Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa penghormatan dan perlindungan HAM merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, prinsip tersebut perlu menjadi landasan dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung program-program HAM melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat serta berbagai pemangku kepentingan.
“Kami berkomitmen untuk terus mendukung program-program di bidang HAM melalui penguatan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan. Pemenuhan hak masyarakat harus menjadi perhatian dalam setiap pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik,” ujar Maulana.
Komitmen tersebut menempatkan pemenuhan hak masyarakat sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk ketika pemerintah daerah menyusun kebijakan dan memberikan layanan kepada warga.
Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Penguatan HAM
Melalui penandatanganan MoU tersebut, Pemerintah Kota Jambi berharap koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat serta berbagai pemangku kepentingan dapat semakin kuat.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mendukung penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Di tingkat daerah, upaya tersebut berkaitan dengan pentingnya pelayanan publik yang menghormati hak warga, memperhatikan kepentingan masyarakat, dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kota Jambi berharap kerja sama ini dapat menjadi landasan untuk memperkuat pelaksanaan program HAM secara berkelanjutan, sekaligus mendorong pelayanan publik yang semakin berorientasi pada hak-hak masyarakat.
