Namun, sebagaimana kebijakan publik pada umumnya, keberhasilan OPBM tidak hanya ditentukan oleh baiknya konsep yang dirancang. Implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil observasi menunjukkan masih terdapat sampah yang berserakan di sekitar TPS di samping SMAN 5 Kota Jambi, sementara lokasi TPS berada di tepi jalan utama dan berdekatan dengan tempat ibadah. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas pelayanan, sistem operasional pengangkutan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, tingginya volume sampah menyebabkan satu armada pengangkut harus melakukan hingga tiga kali perjalanan dalam sehari, yang menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan masih belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah aspek komunikasi kebijakan. Hingga saat ini masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme pelaksanaan OPBM. Sebagian bahkan menganggap iuran yang dikenakan sebagai beban tambahan, bukan sebagai kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi publik masih perlu diperkuat. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, keberhasilan OPBM tidak cukup diukur dari berkurangnya jumlah TPS atau bertambahnya armada pengangkut sampah. Pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja yang lebih terukur, seperti penurunan volume sampah yang masuk ke TPS, berkurangnya titik pembuangan liar, meningkatnya cakupan pelayanan rumah tangga, ketepatan waktu pengangkutan, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan persampahan. Evaluasi berbasis indikator tersebut akan memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai efektivitas kebijakan sekaligus menjadi dasar penyempurnaan program di masa mendatang.