Al Haris Paparkan Capaian PRO JAMBI
Gubernur menyebut realisasi belanja yang langsung menyentuh masyarakat mencapai 95,33 persen di bidang pendidikan, 91,72 persen di bidang kesehatan, dan 94,55 persen untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, sejumlah indikator makro menunjukkan perkembangan positif.
“Pada September 2025 angka kemiskinan Jambi berada di 6,89 persen, terendah sepanjang sejarah dan di bawah angka nasional. Rasio gini juga turun ke 0,291. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,93 persen dan TPT Februari 2026 turun menjadi 3,99 persen,” katanya.
Ia menyebut Program Bantuan Keuangan ke Kecamatan, Kelurahan, dan Desa serta PRO JAMBI Sehat, Cerdas, Responsif, Tangguh, dan Agamis menjadi bagian dari program yang menyasar masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Infrastruktur, Migas, dan BUMD
Al Haris menjelaskan efisiensi APBN dan APBD berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 berdampak pada berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp42,5 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) Infrastruktur sebesar Rp52,2 miliar.
Untuk 2026, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran penanganan irigasi di sejumlah lokasi, antara lain Irigasi Suban Rp150 juta, Batang Uleh Rp400 juta, Limun Singkut Rp500 juta, serta mengusulkan pembangunan melalui Instruksi Presiden dengan nilai lebih dari Rp94 miliar.
Terkait sektor migas, Al Haris mengatakan proses negosiasi Participating Interest (PI) Wilayah Kerja Jabung antara PT Jambi Indoguna Internasional (JII) Perseroda dan PT PetroChina masih berlangsung.
“Kami optimis target dapat dicapai dengan tetap mempertahankan keekonomian daerah,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan PT Jadestone Energy berkomitmen memberikan participating interest sebesar 10 persen untuk Wilayah Kerja Lemang tanpa signature bonus.
Selain itu, PT Jambi Indoguna Internasional disebut telah mencatat keuntungan pada 2025 setelah mengalami kerugian pada tahun sebelumnya.
Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jambi ke Bank Jambi sebesar Rp256,59 miliar disebut telah memberikan dividen sebesar Rp41,69 miliar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025.
