Lebih lanjut, KIPAN menilai kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan internal, pembinaan aparatur, serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan instansi pemerintah.
“Kami tidak sedang mencari kambing hitam. Namun kami menuntut tanggung jawab kelembagaan. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun dengan sikap diam, tetapi dengan keterbukaan dan keberanian melakukan evaluasi,” lanjut Ketua KIPAN.
Atas dasar itu, KIPAN mendesak:
1. Aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara secara profesional dan tanpa pandang bulu.
2. Kanwil Ditjenpas Jambi segera memberikan penjelasan resmi kepada publik.
3. Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pembinaan pegawai.
4. Hasil evaluasi disampaikan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Yang dipertaruhkan dalam kasus ini bukan hanya nama satu orang pejabat. Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas institusi di mata masyarakat. Karena itu, publik membutuhkan penjelasan, bukan keheningan,” tutup Ketua KIPAN.
