Menlu Sugiono soal Dugaan 8 WNI Direkrut Jadi Tentara Rusia: Masih Didalami

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengatakan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) masih mendalami informasi mengenai dugaan delapan warga negara Indonesia (WNI) direkrut menjadi tentara Rusia. Pemerintah belum memastikan identitas, proses perekrutan, maupun bentuk keterlibatan mereka.

Sugiono mengatakan Kemlu bersama instansi terkait terus melakukan pendalaman terhadap informasi yang diterima beberapa hari sebelumnya.

“Kementerian Luar Negeri bersama instansi terkait terus mendalami informasi yang kami terima beberapa hari lalu terkait keterlibatan 8 warga negara Indonesia yang diduga direkrut,” ucap Sugiono di Jakarta, Jumat (4/9).

Menurut Sugiono, salah satu tugas utama Kemlu adalah memberikan perlindungan kepada setiap WNI yang berada di luar negeri.

Ia menegaskan hak-hak konsuler tetap akan dipenuhi sepanjang tidak ditemukan unsur yang menyebabkan para WNI tersebut kehilangan kewarganegaraan.

“Hak-hak konsuler yang kami harus penuhi sepanjang tidak ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraan,” ucap Sugiono.

Kemhan Masih Verifikasi Keterlibatan 8 WNI

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI juga menyatakan masih melakukan verifikasi mengenai informasi delapan WNI yang disebut direkrut menjadi tentara Rusia untuk melawan Ukraina.

Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemhan RI, Brigjen TNI Rico Sirait, mengatakan proses verifikasi dilakukan melalui koordinasi dengan Kemlu, Perwakilan RI, serta kementerian dan lembaga terkait.

“Atas informasi tersebut, Kemhan sudah mencermati informasi tersebut. Saat ini Pemerintah masih melakukan verifikasi dan koordinasi melalui Kemlu, Perwakilan RI, serta kementerian/lembaga terkait untuk memastikan identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, dan bentuk keterlibatan para WNI dimaksud,” kata Rico kepada wartawan, Rabu (2/9).

Rico mengatakan pemerintah belum dapat memastikan bagaimana proses perekrutan maupun bentuk penugasan para WNI tersebut.

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin berspekulasi sebelum proses verifikasi selesai.

“Karena proses verifikasi masih berjalan, tentunya kita tidak ingin berspekulasi mengenai bagaimana mereka direkrut maupun bentuk penugasannya,” ujarnya.