JAMBI – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2027, Senin (16/03/2026), di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., yang ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya Musrenbang RKPD 2027. Pembukaan turut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Jambi.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Mengoptimalkan Pertumbuhan Melalui SDM Berkualitas, Infrastruktur yang Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik yang Inklusif, serta Lingkungan Berkelanjutan”. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maulana memaparkan berbagai isu strategis pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Maulana menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
Ia juga menyoroti kebijakan ekonomi dan kesejahteraan menjelang Idul Fitri, termasuk pembayaran gaji serta Tunjangan Hari Raya (THR) aparatur dan tenaga harian lepas secara bersamaan guna mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
“Menjelang Lebaran, kita membayarkan gaji PNS dan ASN tiga kali sekaligus, termasuk tambahan untuk sekitar 1.300 PHL. Dengan peredaran uang yang mencapai hampir Rp75 miliar, ekonomi kota menjadi hidup, toko-toko ramai, bahkan lalu lintas meningkat. Ini menunjukkan daya beli masyarakat meningkat dan ekonomi bergerak,” ujar Maulana.
Selain itu, Pemkot Jambi terus menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi melalui berbagai program intervensi pangan. Saat ini, inflasi Kota Jambi tercatat terkendali di angka 0,34 persen, didukung program gerakan pangan murah serta distribusi paket sembako kepada masyarakat.
Sebanyak 4.000 paket sembako disubsidi pemerintah, 80.000 paket berasal dari program CSR, serta 50.123 paket tambahan akan disalurkan hingga menjelang Lebaran.
Dalam pemaparannya, Maulana menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 2025 mencapai 5,13 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jambi sebesar 4,93 persen serta rata-rata nasional.
“Ke depan, kita menargetkan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada tahun 2027 meningkat hingga 5,75 persen,” jelasnya.
Selain sektor ekonomi, pembangunan Kota Jambi juga akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan kewenangan pemerintah kota.
“Fokus kita di tahun 2026 adalah memperbaiki kualitas jalan berstatus jalan kota. Ini akan kita perjuangkan secara maksimal, kemudian pada tahun 2027 dilanjutkan dengan program yang belum tertangani,” ujarnya.
Program prioritas lainnya adalah Kampung Terang untuk meningkatkan penerangan kawasan permukiman yang akan dimulai bertahap di beberapa kecamatan sebelum diperluas ke seluruh wilayah Kota Jambi.
Dalam penanganan sampah, Pemkot Jambi memperkuat sistem berbasis masyarakat melalui Operasi Pemberantasan Buang Sampah (OPBM) yang telah berjalan di 1.583 RT dengan sistem berbasis bentor.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 20 unit armada pengangkut sampah berbasis digital yang akan mulai beroperasi sebagai bagian dari peningkatan layanan kebersihan kota.
“Insyaallah sekitar bulan Juni atau Juli pabrik pengolahan sampah sudah dapat beroperasi. Setelah itu, penegakan aturan akan dilakukan lebih tegas,” kata Maulana.
Di bidang keamanan, Pemkot Jambi memperkuat pengawasan melalui pemasangan CCTV yang terintegrasi dengan program Kampung Bahagia.
Untuk tahun 2027, fokus pembangunan juga mencakup pengembangan kampung wisata berbasis RT dengan mengangkat potensi lokal seperti kuliner, fesyen, budaya, dan kreativitas masyarakat.
Menurut Maulana, program ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi pembangunan jalan tol yang diharapkan dapat meningkatkan sektor pariwisata daerah.
“Ketika tol selesai, kita ingin Kota Jambi tidak hanya menjadi daerah yang dilewati, tetapi menjadi tujuan wisata. Karena itu, kita siapkan titik pengembangan wisata dari sekarang,” ujarnya.
Pemkot Jambi juga mendorong 10 program strategis, di antaranya pengembangan kawasan Kota Tua, penataan parkir kota, pembangunan aviary bird park, pengembangan kawasan Hutan Muhammad Sabki, pembangunan ruang terbuka hijau, serta penguatan infrastruktur publik lainnya.
Di sektor perdagangan, pemerintah mengusulkan revitalisasi Pasar Talang Banjar dan Pasar Talang Gulo yang dinilai sudah tidak layak.
“Revitalisasi dua pasar ini sudah kita usulkan ke kementerian. Kita juga menjemput program dari pemerintah pusat dengan dukungan DPRD. Mudah-mudahan ada dukungan anggaran dari pusat, jika tidak akan kita upayakan melalui APBD,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Bapperida Kota Jambi, M. Zaki Hasan, S.P., M.E., menjelaskan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Penyusunan RKPD 2027 telah dimulai sejak Desember 2025 melalui penjaringan aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan dengan total 4.615 usulan pembangunan.
Melalui sistem SIPD RI, DPRD Kota Jambi juga telah menginput pokok-pokok pikiran dengan total 1.407 usulan.
Musrenbang RKPD 2027 dihadiri sekitar 300 peserta dari unsur pemerintah daerah, legislatif, instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Forum ini bertujuan menyepakati fokus pembangunan Kota Jambi 2027, menyelaraskan usulan masyarakat dengan RPJMD 2025–2029, serta memperkuat kolaborasi multipihak untuk pembangunan yang transparan dan berdampak langsung.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan deklarasi Pemkot Jambi dalam penguatan budaya inovasi melalui komitmen “One Agency One Innovation”.
Kegiatan turut dihadiri Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia dan OJK Provinsi Jambi, Plh Sekda Kota Jambi Dr. H. Mulyadi, para kepala OPD, camat se-Kota Jambi, forum ketua RT, akademisi, pimpinan BUMD, serta para pemangku kepentingan lainnya.
