Polda NTT Perketat Pengawasan Dapur MBG, Pengolahan, dan Distribusi untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat

Kupang — Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin mengintensifkan pengawasan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kupang. SPPG ini merupakan salah satu dapur umum yang dikelola oleh Polda NTT untuk menyediakan makanan bergizi gratis (MBG) bagi penerima manfaat di berbagai sekolah dan Posyandu di Kota Kupang, NTT.

“Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui, terus dipantau secara intensif dan profesional,” ujar Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, dalam keterangannya kepada CNN Indonesia pada Rabu (22/10).

Peningkatan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan kebermanfaatan gizi yang terkandung dalam makanan yang disalurkan, khususnya bagi anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil.

Proses pengawasan berlangsung setiap hari dan melibatkan seluruh tahap, mulai dari pengolahan makanan, pembagian porsi, hingga pengantaran ke lokasi penerima manfaat. Semua tahapan ini diawasi ketat oleh Personel Biddokkes dan Propam Polda NTT.

“Kegiatan pengawasan dilakukan secara rutin dan menyeluruh oleh anggota Propam dan personel dari Biddokkes Polda NTT, termasuk dua personel Polri serta dr. Merty Taolin, MARS, sebagai dokter penanggung jawab SPPG,” tambahnya.

Salah satu bagian penting dari pengawasan adalah uji kelayakan makanan (test food), yang dilakukan oleh ahli gizi sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat. Hal ini memastikan bahwa makanan yang diberikan berada dalam kondisi higienis, bergizi tinggi, dan aman untuk dikonsumsi.

“Pengawasan dilakukan bersama ahli gizi untuk memastikan bahwa makanan memenuhi standar kesehatan dan bergizi, serta layak dikonsumsi oleh penerima manfaat,” jelas Henry.

Kepastian akan kelayakan makanan sangat penting untuk menghindari risiko atau dampak buruk yang mungkin terjadi pada penerima manfaat. SPPG SPN Kupang saat ini melayani sekitar 2.694 penerima manfaat yang terdiri dari berbagai lembaga pendidikan dan kelompok masyarakat di Kota Kupang.

“Kelompok penerima manfaat tersebut meliputi PAUD, TK, Posyandu, serta siswa SMK, SMA, dan SMP,” tambahnya.

Selain pengawasan terhadap proses pengolahan, distribusi makanan juga dipantau secara ketat. Tim pengawas memastikan makanan tiba dalam kondisi baik dan tepat waktu di tempat tujuan.

Kapolda NTT, Irjen Pol. Rudi Darmoko, mengungkapkan bahwa pengawasan ketat ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya dalam mendukung program penanggulangan stunting dan peningkatan gizi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa makanan yang didistribusikan memenuhi standar kesehatan dan layak konsumsi,” ujar Kapolda NTT.

Dia juga menambahkan, program ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. “Kami percaya, anak-anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh di masa depan. Oleh karena itu, pengawasan seperti ini bukan hanya tugas administratif, tetapi juga bukti nyata peran Polri dalam pembangunan bangsa,” ujar Rudi Darmoko.