HAM TIDAK BOLEH MENJADI TAMENG KEKUASAAN
HAM bukan alat untuk mempercantik wajah negara.
HAM bukan stempel legitimasi.
HAM bukan dekorasi dalam kunjungan pejabat.
HAM bukan slogan dalam perayaan kemerdekaan.
HAM harus menjadi keberanian untuk berdiri ketika manusia diperlakukan tidak manusiawi.
Maka ketika Menteri HAM datang ke Papua, masyarakat tidak membutuhkan sekadar pidato.
Masyarakat membutuhkan keberanian.
Keberanian untuk mendengar korban.
Keberanian untuk membuka data.
Keberanian untuk mengakui masalah.
Keberanian untuk menyelidiki dugaan pelanggaran.
Keberanian untuk melindungi pembela HAM.
Keberanian untuk memastikan mahasiswa dapat berbicara tanpa rasa takut.
Dan keberanian untuk mengatakan kepada kekuasaan:
“Jika ada pelanggaran HAM, negara harus bertanggung jawab—siapa pun pelakunya.”
KEPADA BAPAK NATALIUS PIGAI
Bapak adalah Menteri HAM.
Karena itu, kami tidak meminta Bapak menjadi juru kampanye bagi aspirasi politik Papua.
Kami juga tidak meminta Bapak menyetujui seluruh tuntutan politik masyarakat Papua.
Yang kami minta adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar:
Jangan biarkan jabatan Menteri HAM kehilangan roh kemanusiaannya.
Jika ada masyarakat Papua yang menuntut kemerdekaan, tugas pertama negara adalah memahami mengapa tuntutan itu muncul, bagaimana sejarahnya, apa pengalaman ketidakadilannya, dan bagaimana hak-hak mereka dapat dilindungi dalam kerangka hukum dan HAM.
Melarang sebuah tuntutan tidak otomatis menghilangkan akar persoalannya.
Membungkam suara tidak sama dengan menyelesaikan masalah.
