JANGAN REDUKSI PERSOALAN PAPUA MENJADI PERSOALAN EKONOMI
Papua bukan hanya membutuhkan jalan.
Papua bukan hanya membutuhkan sekolah.
Papua bukan hanya membutuhkan rumah sakit.
Papua bukan hanya membutuhkan dana pembangunan.
Semua itu penting.
Tetapi manusia Papua juga memiliki martabat, identitas, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, hak politik, hak budaya, hak masyarakat adat, dan hak untuk menyampaikan penderitaan sejarahnya.
Karena itu, kesejahteraan tidak boleh dijadikan pengganti hak.
Pembangunan tidak boleh menjadi alasan untuk membungkam pertanyaan politik.
Sebab seseorang tidak kehilangan hak asasinya hanya karena ia memiliki pandangan politik yang berbeda dengan negara.
APAKAH KEMENTERIAN HAM SEDANG KEHILANGAN ARAH?
Kami tidak menuduh Menteri HAM berada di bawah tekanan.
Namun sebagai mahasiswa Papua, kami berhak mempertanyakan arah kebijakan tersebut.
Jika seorang Menteri HAM mulai berbicara terutama tentang batas terhadap aspirasi politik masyarakat, sementara persoalan perlindungan korban, kebebasan berekspresi, konflik bersenjata, pengungsian, dan dugaan pelanggaran HAM masih menjadi persoalan serius, maka publik wajar bertanya:
Apakah orientasi Kementerian HAM sedang bergeser dari perlindungan hak menuju pengendalian aspirasi?
Pertanyaan ini bukan tuduhan.
Ini adalah pertanyaan demokratis kepada pejabat publik.
Dan pejabat publik harus siap menjawabnya.
Sebab semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap perkataannya kepada publik.
