Menurut Marulina, kendala yang dikeluhkan masyarakat terjadi pada platform digital milik pihak ketiga dan bukan pada sistem CCTV yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Terkait kendala akses pada beberapa tayangan CCTV yang beredar di platform atau situs tertentu, kami menegaskan bahwa platform-platform tersebut bukan merupakan kanal resmi maupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa ketersediaan data, kelancaran streaming, maupun gangguan akses yang terjadi pada platform tersebut berada di luar tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.

Marulina juga menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak mencerminkan fungsi CCTV yang sebenarnya. Menurutnya, seluruh perangkat CCTV di lapangan tetap merekam dan melakukan pemantauan secara optimal selama aksi berlangsung.

Polda Metro: Tidak Ada Jamming Sinyal

Selain isu CCTV, muncul pula dugaan adanya pembatasan atau jamming sinyal telepon seluler di sekitar lokasi demonstrasi.

Menanggapi hal tersebut, Kombes Budi Hermanto membantah adanya upaya pembatasan sinyal oleh aparat keamanan. Ia menilai gangguan komunikasi yang dirasakan peserta aksi kemungkinan disebabkan tingginya kepadatan pengguna jaringan di area tersebut.

“Jadi jamming yang dinyatakan tidak ada. Karena memang karena kepadatan anggota termasuk seluruh masyarakat aktivitas beberapa memang sinyal kita pun rata-rata sudah susah,” katanya.

Mahasiswa Sampaikan Lima Tuntutan

Aksi demonstrasi yang diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk BEM UI, semula direncanakan berlangsung di Bundaran HI. Namun massa tertahan di kawasan Tosari setelah mendapat pengamanan dari aparat gabungan TNI dan Polri hingga akhirnya membubarkan diri pada malam hari.