Bupati juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat antar lembaga akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi.
