Tanjung Jabung Barat — Konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memanas dan dinilai belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Sejumlah pihak menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat lamban dalam menangani berbagai sengketa lahan yang terjadi di tengah masyarakat.
Beberapa konflik yang hingga kini belum menemukan titik terang di antaranya melibatkan masyarakat Desa Badang dengan DAS, masyarakat tujuh desa dengan PT Bukit Kausar, LAM Muara Papalik dengan CKT, serta konflik masyarakat Purwodadi dan Taman Raja dengan Agrowiyana.
Selain itu, konflik juga terjadi antara Kelompok Tani Sungai Baung dengan PT TML, serta sejumlah kelompok masyarakat lainnya dengan PT WKS di wilayah Lubuk Terap, Lubuk Kambing, Pengabuan, hingga Bukit Bakar.
Aktivis agraria Provinsi Jambi, Christian Napitupulu, menilai lambannya penyelesaian konflik tersebut disebabkan minimnya keseriusan dari pemerintah daerah. Ia juga menyoroti lemahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dalam menangani persoalan agraria.
“Dari yang kita lihat, bukan hanya lambat, tapi memang terkesan tidak ada niat serius untuk menyelesaikan konflik ini. Cara berpikir OPD teknis juga lemah dalam mencari solusi,” ujar Christian.
