Jambi – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Provinsi Jambi atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Rabu (08/04/2026).
Dalam penyampaiannya, Gubernur menekankan bahwa capaian pembangunan sepanjang 2025 merupakan hasil kerja sama seluruh pemangku kepentingan sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan di tahun mendatang.
Kesehatan
- Angka keberhasilan pengobatan TBC mencapai 87% dari target 90%, menempatkan Jambi peringkat ke-9 nasional.
- Eliminasi malaria menunjukkan 72,72% wilayah kabupaten/kota bebas malaria, sementara Batang Hari, Sarolangun, dan Merangin masih dipercepat melalui penguatan surveilans.
- Prevalensi Kurang Energi Kronis (KEK) ibu hamil turun dari 10,3% menjadi 9,6%, melampaui target nasional 9,7%. Stunting meningkat menjadi 17,1% tetapi masih di bawah angka nasional 19,8%.
- RSUD Raden Mattaher terus dibenahi, termasuk penyelesaian kewajiban keuangan sebesar Rp.122,38 miliar melalui skema cicilan Rp.5 miliar per bulan.
Pendidikan
- Realisasi anggaran pendidikan 2025 mencapai 95,47% secara keuangan dan 99,79% secara fisik, dengan mandatory spending 33%.
- Tingkat penyerapan lulusan SMK naik menjadi 86,86%, didukung program link and match dengan industri perkebunan, manufaktur, dan pariwisata.
- Sebanyak 446 mahasiswa S1-S3 serta dosen menerima beasiswa, dan 4.800 siswa SMA/SMK/SLB memperoleh bantuan pendidikan.
- Akses internet kini menjangkau 100% SMA dan SMK di Provinsi Jambi.
Infrastruktur dan Ekonomi
- Fokus pembangunan Jambi diarahkan pada hilirisasi dan diversifikasi ekonomi sebagai “Penyangga Bioindustri dan Ketahanan Energi di Sumatra.”
- Jalan Padang Lamo di Kabupaten Tebo ditangani bertahap sejak Februari 2026 dengan dukungan skema Inpres Jalan Daerah.
- Dari 86 perusahaan tambang berizin, 31 aktif berproduksi; realisasi DBH Minerba 100% sesuai target APBD.
Fiskal dan Tata Kelola
- Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD 2025 mencapai 43,03%, ditargetkan naik menjadi 51,76% di 2026.
- Realisasi belanja daerah 92,90%, dengan rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU) 101,14%.
- Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi meningkat dari B (2023) menjadi BB (2024), dengan penerapan OSS RBA untuk mencegah tumpang tindih regulasi.
Gubernur Al Haris menegaskan bahwa masukan dan rekomendasi fraksi DPRD menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
“Catatan DPRD menjadi acuan penyempurnaan kebijakan. Komitmen kami adalah mewujudkan Jambi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan sejahtera,” pungkasnya.
