Ketidakseimbangan Fiskal Daerah
Persoalan utama fiskal daerah tidak hanya terletak pada lemahnya disiplin, tetapi juga pada ketidakseimbangan antara kewenangan, beban, dan kapasitas fiskal. Daerah sering kali dibebani mandat pelayanan publik yang luas, sementara ruang fiskalnya terbatas.
Di sisi lain, tekanan belanja juga muncul dari kebijakan pusat yang mempersempit ruang gerak daerah dalam menentukan prioritasnya. Dalam kondisi ini, penguatan disiplin anggaran saja tidak memadai.
Penataan ulang hubungan antara fungsi yang dilimpahkan dan dukungan fiskal menjadi krusial. Prinsip money follows function perlu diterapkan secara nyata agar anggaran benar-benar mendukung kinerja pelayanan publik.
Penataan Bukan Koreksi Desain
Tanpa koreksi desain, penguatan tata kelola hanya menghasilkan kepatuhan formal. Anggaran mungkin menjadi lebih tertib, tetapi belum tentu lebih efektif. Fleksibilitas tetap terbatas, dan kualitas layanan publik tidak mengalami perubahan signifikan.
Karena itu, reformasi fiskal perlu bergerak dari sekadar penataan menuju koreksi desain hubungan fiskal antara pusat dan daerah. Kompleksitas persoalan fiskal mencakup pembagian kewenangan, struktur pendapatan, mekanisme transfer, komposisi belanja, hingga keterkaitan anggaran dengan hasil yang dicapai.
Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada pengendalian dan penataan tidak lagi memadai tanpa validasi desain secara menyeluruh.
