Dari Penataan ke Validasi: Menguji Desain Fiskal Daerah dalam UU HKPD

Tulisan sebelumnya telah menyoroti pentingnya meninjau ulang desain fiskal dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Dalam tulisan ini, pembahasan dibawa ke tingkat yang lebih mendasar, yakni perlunya menguji kembali desain fiskal itu sendiri.

Penataan fiskal daerah memang telah mendorong disiplin dan keteraturan anggaran. Namun, penataan semata tidak cukup jika tidak diiringi koreksi terhadap desain fiskal yang mendasarinya. Tanpa langkah tersebut, intervensi kebijakan berisiko hanya berhenti pada perbaikan administratif, tanpa menyentuh kapasitas adaptif struktur fiskal dalam mendukung pelayanan publik.

Dalam konteks ini, UU HKPD tidak hanya relevan sebagai kerangka penataan, tetapi juga sebagai desain hubungan fiskal yang perlu diuji konsistensi dan daya tahannya.

Fokus Publik dan Batas Penataan Fiskal

Perhatian publik terhadap keuangan daerah selama ini cenderung berfokus pada aspek disiplin dan keteraturan anggaran. UU HKPD hadir sebagai kerangka hukum untuk mengatur aliran fiskal tersebut. Namun, tanpa koreksi desain, reformasi fiskal berpotensi berhenti pada kepatuhan administratif semata.

Padahal, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah sejauh mana desain fiskal mampu mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan mandat pelayanan publik dengan kapasitas fiskal yang tersedia.

Ketidakseimbangan Fiskal Daerah

Persoalan utama fiskal daerah tidak hanya terletak pada lemahnya disiplin, tetapi juga pada ketidakseimbangan antara kewenangan, beban, dan kapasitas fiskal. Daerah sering kali dibebani mandat pelayanan publik yang luas, sementara ruang fiskalnya terbatas.

Di sisi lain, tekanan belanja juga muncul dari kebijakan pusat yang mempersempit ruang gerak daerah dalam menentukan prioritasnya. Dalam kondisi ini, penguatan disiplin anggaran saja tidak memadai.

Penataan ulang hubungan antara fungsi yang dilimpahkan dan dukungan fiskal menjadi krusial. Prinsip money follows function perlu diterapkan secara nyata agar anggaran benar-benar mendukung kinerja pelayanan publik.