Jakarta – Graha Lansi LSM Mappan datangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia untuk Mengawasi proses penyidikan dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta dugaan perusakan yang dilakukan oleh Walikota Jambi, Sekda Kota Jambi, Kepala BPKAD, Kadis PUPR, Kepala ULP dan Kabid Cipta Karya untuk paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Tipe C Talang Banjar.
Kamis, 9 Maret 2023, LSM Mappan yang dipimpinan Hadi Prabowo menyampaikan kepada Bareskrim Mabes Polri, untuk memberikan dukungan moral agar Kabid Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi memiliki keyakinan dan komitmen untuk mengusut kasus yang kami laporkan karena proses penyelidikan sudah diberjalan.
“Kami minta bapak Kapolri dan Kabareskrim untuk ikut memantau dan memonitoring jalannya proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jambi, kami takut kalau tidak dimonitor dan dibackup oleh Bareskrim Mabes Polri nanti ada intervensi dan campur tangan dari pihak-pihak yang memiliki power.” Kata Hadi Prabowo.
Dengan berjalannya proses penyelidikan Hadi Prabowo juga memberi apresiasi kepada Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi karena sudah melakukan upaya penyelidikan hingga hari ini, puluhan pejabat dilingkup Pemerintah Kota Jambi juga sudah dipanggil untuk penyelidikan lebih lanjut.
Sebagai mana yang dijelaskan dari SP2HP (A2), yang sudah dua kali diterima Hadi Prabowo dengan Nomor Surat : 53/I/RES.3.3/2022/Ditreskrimsus Tertanggal 31 Januari 2023.
Hadi Prabowo juga turut menyerahkan sejumlah berkas penyelidikan ke mabes polri yang diterima oleh AKBP Agus Priyanto Kasubag Pelayanan dan Pengaduan Divisi Humas Mabes Polri, Agus mengatakan bahwa Berkas tersebut akan diteruskan ke pimpinan dan akan segera ditindak lanjuti.
Meski demikian, Hadi dan LSM Mappan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut agar proses penyelidikan tetap berlanjut.
“kami selaku Kontrol sosial juga terus mengingatkan, mau sampai kapan kasus yang kami laporkan terus berproses ditingkat penyelidikan. kami minta segera untuk tingkatkan prosesnya ke Penyidikan. Sudah enam sampai delapan Bulan laporan tersebut belum ada kepastian hukum.” Tutup Hadi.
