Jakarta — Mobil hybrid berpeluang memperoleh insentif dari pemerintah pada 2027 dengan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 60 persen. Selain insentif fiskal, pemerintah juga mendorong adanya stimulus nonfiskal berupa pengecualian aturan ganjil-genap bagi kendaraan hybrid dengan emisi sangat rendah atau efisiensi bahan bakar tinggi.
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan, pemberian insentif kendaraan hybrid tetap mempertimbangkan nilai investasi dan pemenuhan ketentuan TKDN. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong produsen otomotif meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam proses produksi kendaraan di Indonesia.
“Untuk tahun ini, komponen dalam negeri yang dipersyaratkan untuk bisa menerima insentif itu 40 persen dan tahun depan itu 60 persen,” ujar Sarmuji di Jakarta, Selasa (10/11).
Ia menjelaskan, ketentuan tersebut telah disampaikan kepada produsen kendaraan yang beroperasi di Indonesia. Persyaratan itu mencakup pabrikan mobil listrik berbasis baterai maupun produsen kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range-extended electric vehicle (REEV).
Sarmuji juga mendorong produsen mobil hybrid yang saat ini memiliki TKDN sekitar 50 hingga 55 persen agar meningkatkan kandungan komponen lokal hingga mencapai 60 persen pada tahun depan.
Menurutnya, sejumlah produsen telah menyatakan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan tersebut sehingga berpeluang tetap memperoleh insentif, terutama dari sisi pajak atau fiskal.
