JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap pihak-pihak yang diduga melindungi aktivitas pertambangan ilegal milik pengusaha nikel Arif Kurniawan (AK) di Sulawesi Tenggara. Desakan itu disampaikan di tengah penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013–2025.
Rudianto meminta pengusutan perkara tidak hanya menyasar aktivitas pertambangan yang diduga melanggar hukum, tetapi juga pihak-pihak yang memungkinkan kegiatan tersebut berlangsung melalui dugaan perlindungan maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Kami selama ini senantiasa mendorong aparat bertindak tegas terhadap aktivitas tambang ilegal, termasuk mengungkap pihak-pihak yang memungkinkan praktik tersebut berjalan,” kata Rudianto dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Menurut dia, penindakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh agar praktik pertambangan ilegal tidak terus berlangsung dengan dukungan oknum penyelenggara negara.
“Praktik pertambangan ilegal berpotensi mengurangi penerimaan negara sekaligus merugikan masyarakat dan lingkungan. Karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Desakan tersebut muncul setelah Kejagung mengungkap sejumlah perusahaan tambang yang diduga dikendalikan Arif Kurniawan. Penyidik juga tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dan kegiatan produksi nikel di Sulawesi Tenggara.
Kejagung Dalami Dugaan Keterkaitan Arif Kurniawan dan Listyo Sigit
Dalam perkembangan penyidikan, Kejagung turut dimintai keterangan mengenai dugaan hubungan Arif Kurniawan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
