Kegiatan tersebut diduga berlanjut melalui mekanisme suspend atau penangguhan. Padahal, menurut temuan penyidik, izin kedua perusahaan semestinya dikembalikan kepada negara setelah masa berlakunya berakhir.
Kejagung juga mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan, termasuk dugaan pemberian suap kepada penyelenggara negara untuk mempermudah administrasi, produksi, dan tata niaga penjualan nikel.
Dalam perkara ini, Arif Kurniawan masih berstatus saksi, bukan tersangka. Keberadaannya juga masih ditelusuri oleh penyidik setelah data perlintasan menunjukkan ia berada di luar Indonesia. Kejagung telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk membantu pencarian.
Kejagung masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.
