Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyediaan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2027. Dana tersebut terdiri dari kebutuhan anggaran sekitar Rp33 triliun untuk tahun depan serta Rp9 triliun dari anggaran 2026 yang belum tersalurkan kepada kementerian dan lembaga (K/L).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kebutuhan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11). Menurut Tito, Presiden menyatakan tidak ada masalah dengan penyediaan anggaran tersebut.
“Untuk tahun depan, kami sudah menyampaikan perlu anggaran lebih kurang Rp33 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga. Ditambah Rp9 triliun tahun ini yang belum direalisasikan dan ditransfer Kementerian Keuangan ke K/L karena waktunya sudah terlalu pendek. Sehingga akan diluncurkan ke tahun depan,” kata Tito dalam keterangan pers seusai rapat.
Tito menjelaskan anggaran tersebut tidak diberikan langsung kepadanya, melainkan dialokasikan kepada kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab menjalankan program pemulihan, terutama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari pembangunan jalan, sekolah, rumah ibadah, dan pasar hingga dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tito berharap kepastian anggaran segera diterbitkan agar kementerian dan lembaga dapat mengajukan kebutuhan kepada Kementerian Keuangan serta memulai proses lelang dini. Dengan demikian, pekerjaan di lapangan diharapkan dapat berjalan sejak Januari atau paling lambat Februari 2027.
